
Demi Efisien Anggaran, Pegawai BKN Bisa Kerja Dari Mana Saja Dua Hari dalam Seminggu
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif, menggarisbawahi sepuluh kebijakan yang akan digunakan oleh BKN dalam merespons Perintah Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Proses APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut diberi tahu dalam kegiatan Apel Pagi yang rutin diadakan untuk semua Pegawai BKN di Pusat, Kantor Regional, dan UPT BKN. Zudan Arif menegaskan bahwa kebijakan yang direncanakan ini yaitu respons pesat BKN terhadap Perintah Presiden Prabowo Subianto.
Dalam arahan Apel Pagi secara daring pada Senin (3/2) di Jakarta, dia menyuarakan, “Untuk menyikapi efisiensi anggaran cocok instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif supaya tugas dan pekerjaan bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.”
Baca Juga : Mengenal Dunia Kerja Tantangan, Peluang, dan Tips Sukses
Ia juga menjelaskan bahwa Perintah Presiden mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 ini yaitu peluang bagi pemerintah untuk lebih responsif, efisien, dan transparan dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta mensupport pembangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya, sepuluh agenda kebijakan yang akan dilaksanakan oleh BKN meliputi:
- Peniadaan jam kerja fleksibel;
- Pelegalan skema kerja efisien, seperti Work From Anywhere (WFA) selama 2 hari dan berprofesi di kantor selama 3 hari;
- Mempertimbangkan kinerja harian bawahan dengan metode pelaporan yang konkret;
- Pengontrolan perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
- Maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring;
- Mempertimbangkan efisiensi penerapan listrik/kekuatan;
- Penyesuaian baju kerja yang mengutamakan kenyamanan;
- Pengaplikasian anggaran yang efektif;
- Mengembangkan kerjasama dengan donor, mitra, pihak ketiga dengan konsisten menjaga good governance;
Kantor Regional supaya memastikan Konsultasi kepegawaian tuntas https://jknailsbeauty.com/ di masing-masing kawasan kerja.
Kebijakan teknis dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk digunakan
Zudan juga menekankan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu melaksanakan kebijakan teknis manajemen ASN dengan metode yang bisa memudahkan ASN dalam menyelesaikan bermacam-macam kabar kepegawaian yang muncul di lingkungan mereka.
Info-kabar dalam manajemen ASN yang dibahas meliputi penyelesaian permasalahan tata tertib, kesejahteraan, serta pengembangan karier ASN.
Kecuali itu, penting juga untuk membuka peluang dalam karier fungsional dan memberikan kemudahan bagi ASN dalam meningkatkan pendidikan mereka, serta menyediakan layanan kepegawaian yang lebih gampang diakses.
Di akhir pernyataannya, Kepala BKN minta terhadap semua pegawai BKN dan ASN di semua Indonesia untuk memperhatikan efisiensi anggaran sebagai peluang dan tantangan, bukan sebagai penghambat.
Ia ingin supaya setiap individu bisa meningkatkan kecepatan pelayanan demi memenuhi kemauan masyarakat ASN. Dengan demikian, tak cuma efisiensi yang dicapai, melainkan juga kualitas layanan yang lebih bagus untuk semua pihak yang terlibat.